Jakarta | MataPeristiwa.net — Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa terganggu dan dirugikan akibat beredarnya tudingan yang mengaitkan dirinya dengan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief, yang menegaskan bahwa tuduhan itu merupakan fitnah tanpa dasar fakta.
Menurut Andi Arief, narasi yang menyebut SBY berada di balik polemik ijazah Jokowi menyebar luas melalui media sosial, terutama akun-akun anonim di platform TikTok. Bahkan, dalam sejumlah unggahan, SBY dituduh bekerja sama dengan tokoh politik tertentu untuk mendalangi isu tersebut.
“Pak SBY merasa sangat terganggu. Tuduhan itu sama sekali tidak benar dan sudah masuk kategori fitnah,” ujar Andi Arief kepada wartawan.
Andi mengungkapkan, dirinya telah bertemu langsung dengan SBY dan mendengar secara langsung respons mantan presiden tersebut. Ia menegaskan bahwa SBY tidak pernah terlibat dalam isu ijazah Jokowi dan hubungan keduanya selama ini berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Andi Arief menyatakan bahwa opsi menempuh jalur hukum kini terbuka, sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan dan nama baik SBY. Langkah yang dipertimbangkan antara lain somasi hingga proses hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan tudingan tanpa bukti.
“Ini bukan soal politik praktis, tapi soal keadilan dan menjaga martabat. Fitnah tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Partai Demokrat diketahui telah melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dianggap menyebarkan narasi bohong dan mencemarkan nama baik SBY. Somasi tersebut juga disertai peringatan terkait ketentuan pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Andi Arief menambahkan, saat ini SBY sudah jarang terlibat dalam aktivitas politik harian dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan pribadi, seni, serta olahraga. Oleh karena itu, tuduhan yang menyeret namanya dalam isu tersebut dinilai tidak berdasar dan berlebihan.
Partai Demokrat pun mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, khususnya yang tidak disertai data dan sumber yang jelas.
“Politik seharusnya dijalankan dengan etika, bukan dengan fitnah,” pungkas Andi Arief.