Jakarta — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melontarkan kritik keras terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pernyataannya yang menolak wacana Polri berada di bawah kementerian.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Gatot menilai pernyataan Kapolri tersebut berpotensi merendahkan kewibawaan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan tertinggi atas Polri.
“Bahasanya itu seolah-olah Presiden tidak punya kekuasaan. Seakan-akan Presiden cuma boneka,” ujar Gatot dalam pernyataannya yang dikutip dari video tersebut.
Gatot menyoroti pernyataan Kapolri yang menyebut lebih memilih mengundurkan diri atau “menjadi petani” jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurut Gatot, pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan oleh pejabat setingkat Kapolri karena terkesan menekan Presiden dan publik.
“Itu bahasa tekanan, bahasa intimidasi. Kapolri itu bawahan Presiden. Tidak boleh bicara seolah-olah dia lebih tinggi dari Presiden,” tegas Gatot.
Ia bahkan menyebut sikap Kapolri sebagai bentuk ketidaksopanan dalam sistem ketatanegaraan.
“Kalau seperti itu, itu kurang ajar terhadap Presiden,” katanya.
Polemik Posisi Polri
Polemik ini bermula dari pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI yang menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Kapolri menyatakan lebih memilih mundur dari jabatannya dibanding menerima perubahan struktur tersebut.
Pernyataan itu memicu perdebatan di ruang publik, terutama terkait posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Gatot menilai sikap Kapolri berpotensi menimbulkan kesan bahwa institusi Polri memiliki posisi tawar politik yang berlebihan terhadap Presiden.
“Ini berbahaya untuk demokrasi. Jangan sampai muncul kesan bahwa Kapolri bisa menekan Presiden dengan jabatan,” ujar Gatot.
Respons Publik Terbelah
Pernyataan Gatot menuai beragam respons. Sebagian publik mendukung kritik tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan, sementara sebagian lain menilai Gatot terlalu jauh menafsirkan pernyataan Kapolri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kapolri maupun Istana Presiden terkait tudingan Gatot Nurmantyo tersebut.
Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak Polri dan Istana untuk memperoleh pandangan resmi atas polemik ini.