MATA PERISTIWA-NET — Partai Gerindra menanggapi perubahan sikap Partai Demokrat yang kini mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gerindra menegaskan sikap tersebut merupakan hak politik setiap partai dan bagian dari dinamika demokrasi yang sah.
Pimpinan Gerindra menyatakan bahwa perbedaan pandangan antarpartai politik merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Menurut Gerindra, perubahan sikap Demokrat mencerminkan adanya proses evaluasi dan pertimbangan politik terhadap efektivitas penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
Gerindra menilai wacana Pilkada melalui DPRD bukan isu baru dalam perjalanan demokrasi nasional. Sistem tersebut pernah diterapkan dan dinilai memiliki sejumlah kelebihan, terutama dari sisi efisiensi anggaran, stabilitas politik daerah, serta penguatan fungsi lembaga legislatif daerah.
Namun demikian, Gerindra menekankan bahwa pembahasan mengenai mekanisme Pilkada harus dilakukan secara terbuka dan konstitusional melalui DPR RI. Setiap keputusan, kata Gerindra, harus mempertimbangkan aspirasi publik, prinsip demokrasi, serta kepentingan jangka panjang bangsa.
Perubahan sikap Demokrat turut menambah dinamika politik menjelang pembahasan lanjutan sistem Pilkada. Hingga kini, sejumlah partai politik masih terbelah antara mempertahankan Pilkada langsung oleh rakyat atau mengembalikannya melalui DPRD.
Gerindra berharap perbedaan pandangan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Partai berlambang burung garuda itu mendorong agar perdebatan Pilkada difokuskan pada substansi, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
Dengan semakin terbukanya dukungan sejumlah partai terhadap Pilkada melalui DPRD, arah perdebatan sistem pemilihan kepala daerah diperkirakan akan semakin menghangat di parlemen dalam waktu dekat.