Mata peristiwa-net - ACEH SELATAN — Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akhirnya menyampaikan permohonan maaf resmi setelah kepergiannya menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya menuai kecaman publik.
Perjalanan umrah Mirwan dilakukan pada 2 Desember 2025. Padahal, saat itu Kabupaten Aceh Selatan berada dalam status tanggap darurat akibat banjir yang memutus akses sejumlah kecamatan dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Keberangkatan tersebut menjadi sorotan setelah terungkap bahwa permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pada 24 November 2025 telah ditolak. Penolakan disebabkan kondisi bencana yang menuntut kehadiran kepala daerah di lapangan.
Meski demikian, Mirwan tetap berangkat umrah bersama istrinya sehingga dinilai melanggar prosedur dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab sebagai pimpinan daerah.
Dalam pernyataannya pada 9 Desember 2025, Mirwan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan seluruh masyarakat Aceh serta Indonesia.
Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan yang muncul akibat keputusan saya,” ujar Mirwan.
Ia berjanji bertanggung jawab dan akan memulihkan kepercayaan publik.
Saya akan fokus bekerja, memperbaiki diri, dan memastikan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.
Insiden tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto menilai tindakan Mirwan sebagai bentuk “desersi” terhadap tugas di tengah bencana. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri mengambil tindakan tegas.
Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal kini tengah mendalami kemungkinan pelanggaran prosedur, termasuk sumber pembiayaan perjalanan umrah tersebut.
Jika terbukti melanggar ketentuan izin perjalanan luar negeri bagi kepala daerah atau mengabaikan penanganan bencana, Mirwan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencopotan.
Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut menyuarakan kritik bahwa kepala daerah semestinya berada di garis terdepan dalam penanganan bencana, bukan meninggalkan wilayah saat kondisi darurat.
Publik Aceh Selatan kini menantikan langkah konkrit pemerintah dan komitmen Mirwan untuk memperbaiki kesalahan. Pemulihan kepercayaan dianggap penting agar koordinasi penanganan bencana tidak terganggu oleh polemik berkepanjangan.