MADIUN – Kota Madiun kembali tercoreng. Maidi, Wali Kota Madiun, menjadi wali kota ketiga dalam sejarah daerah tersebut yang terjerat kasus korupsi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan fee proyek dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
OTT dilakukan KPK pada Senin (19/1/2026) di wilayah Kota Madiun. Dalam operasi senyap tersebut, Maidi diamankan bersama sejumlah pejabat Pemkot Madiun serta pihak swasta. Mereka langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR
Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT ini berkaitan dengan dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada pejabat daerah sebagai imbalan atas pengondisian proyek serta pengelolaan dana CSR. Penyidik KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai yang diduga terkait langsung dengan perkara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan dan belum mengumumkan secara resmi status hukum Maidi. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah pihak-pihak tersebut ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Sejarah Berulang: Tiga Wali Kota, Tiga Kasus
Kasus yang menjerat Maidi menambah daftar hitam panjang kepemimpinan Kota Madiun. Sebelumnya, dua wali kota juga tersandung perkara serupa:
Djatmiko Royo Saputro (Wali Kota Madiun periode 2004–2009), divonis bersalah dalam perkara korupsi anggaran.
Bambang Irianto (periode 2009–2014), ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penyimpangan proyek Pasar Besar Madiun dan tindak pidana pencucian uang.
Dengan demikian, Maidi tercatat sebagai wali kota ketiga Kota Madiun yang berurusan dengan hukum akibat dugaan korupsi, sebuah fakta yang memantik sorotan tajam publik.
Tamparan Bagi Kepercayaan Publik
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Publik menilai, berulangnya kasus korupsi di lingkar Balai Kota Madiun menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan internal.
Masyarakat kini menanti sikap tegas KPK untuk membongkar alur korupsi hingga ke akar, sekaligus berharap agar praktik serupa tidak terus berulang di pemerintahan daerah.
Mata Peristiwa.net akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru secara tajam, berimbang, dan berlandaskan fakta.