"Terima Kasih, Kami Mampu”: Sikap Tegas Prabowo Soal Bantuan Asing ke Sumatra

 


JAKARTA | MataPeristiwa.net — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia menolak tawaran bantuan asing dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Sikap tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Presiden, sejumlah kepala negara sahabat telah menghubunginya secara langsung untuk menawarkan bantuan kemanusiaan. Namun setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan, pemerintah menilai kapasitas nasional masih mencukupi untuk menangani dampak bencana tersebut.

Saya menerima banyak telepon dari pimpinan negara sahabat yang ingin mengirim bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan solidaritasnya, namun Indonesia mampu menangani ini sendiri, ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, meskipun bencana tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, cakupannya tidak bersifat nasional karena hanya terjadi di beberapa provinsi di Sumatra.

Ini bencana serius, tapi tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Aparat dan pemerintah daerah masih bekerja efektif. Karena itu, kita belum menetapkan status bencana nasional, tegasnya.

Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan dari TNI, Polri, BNPB, serta relawan untuk melakukan evakuasi, penyaluran bantuan logistik, dan pemulihan fasilitas dasar masyarakat.

Selain tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak serta perbaikan infrastruktur publik.

Prabowo menekankan bahwa penolakan bantuan asing bukan bentuk penutupan diri, melainkan wujud kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri.

Solidaritas dunia kita hargai. Tapi sebagai negara besar, kita harus yakin dengan kekuatan dan kemampuan nasional, ujarnya.

Meski demikian, Presiden memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi di lapangan. Jika kondisi memburuk dan kebutuhan meningkat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membuka kerja sama internasional.

Hingga kini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi dan proses pemulihan berjalan secepat mungkin.

Lebih baru Lebih lama