Mata peristiwa - Washington — Ruang diplomasi internasional mendadak terasa seperti lantai bursa. Di tengah upaya mencari jalan keluar bagi Gaza yang luluh lantak akibat konflik berkepanjangan, sebuah dokumen draft beredar dan langsung mengundang kegemparan: kursi permanen Dewan Perdamaian Gaza disebut-sebut dibanderol US$1 miliar.
Di balik meja perundingan, bukan senjata yang jadi pembicaraan, melainkan angka. Besar. Membulat. Dan memicu pertanyaan etis yang tak kalah besar.
Dewan Perdamaian Gaza—atau Board of Peace—adalah inisiatif yang dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Badan ini dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, transisi pemerintahan pascakonflik, serta stabilitas keamanan jangka panjang. Namun, satu klausul dalam draft piagamnya membuat banyak delegasi saling berpandangan: negara yang menyetor dana lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama dapat memperoleh status keanggotaan tanpa batas waktu.
Di lorong-lorong kekuasaan, isu ini cepat menyebar. Beberapa diplomat menyebutnya sebagai “pendekatan bisnis terhadap perdamaian”. Yang lain lebih keras: “mencederai prinsip multilateral”.
Secara formal, masa jabatan anggota dewan disebut berlangsung tiga tahun. Namun pengecualian bagi penyumbang dana jumbo menciptakan kesan bahwa pengaruh global kini dapat dibeli, bukan diperoleh lewat legitimasi politik atau mandat internasional.
Dari Gedung Putih, bantahan disampaikan. Tidak ada “harga resmi” untuk bergabung, kata pejabat AS. Dana besar, menurut mereka, hanyalah bentuk komitmen nyata terhadap perdamaian dan rekonstruksi. Tetapi dokumen yang beredar berbicara lain—dan dunia membaca dengan teliti.
Di ibu kota negara-negara sahabat AS, reaksi beragam. Ada yang memilih diam, ada yang berhitung, ada pula yang terang-terangan mempertanyakan: jika perdamaian bergantung pada kemampuan membayar, di mana posisi negara miskin—dan rakyat Gaza sendiri?
Bagi warga Gaza, yang hidup di antara puing bangunan dan krisis kemanusiaan, perdebatan ini terasa jauh sekaligus menentukan. Rekonstruksi memang membutuhkan dana besar. Namun ketika kursi pengambil keputusan tampak eksklusif bagi yang berkantong tebal, kekhawatiran pun muncul: siapa sebenarnya yang akan didengar?
Kini, sebelum satu batu pun diletakkan kembali di Gaza, dunia sudah dihadapkan pada pertanyaan mendasar—apakah perdamaian adalah hak bersama, atau komoditas dengan label harga.