Mata Peristiwa-Net | Aceh — 8 Desember 2025
Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pemberian bantuan Rp60 juta per rumah bagi warga yang menjadi korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Persetujuan ini diambil dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar Minggu malam (7/12) di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.
Dalam laporan BNPB yang disampaikan pada rapat tersebut, tercatat 37.546 unit rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Pendataan masih berlangsung, sehingga jumlah tersebut berpotensi bertambah mengingat meluasnya dampak bencana di tiga provinsi.
Fokus pada Rumah yang Tidak Direlokasi Bantuan Rp60 juta ditujukan khusus untuk rumah warga yang rusak namun tidak masuk kategori relokasi. Artinya, rumah akan dibangun kembali atau direnovasi di lokasi semula. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui mekanisme pembiayaan pembangunan yang dikelola langsung oleh pemerintah agar tepat sasaran.
Presiden Prabowo meminta kementerian terkait menyesuaikan perhitungan biaya berdasarkan kondisi harga bahan bangunan dan inflasi. Ia menegaskan bahwa bantuan harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Hunian Sementara untuk Pengungsi Selain renovasi rumah tetap, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan masih berada di lokasi pengungsian. Setiap unit huntara dialokasikan anggaran sekitar Rp30 juta, dengan luas bangunan ±36 meter persegi serta fasilitas dasar seperti kamar, sanitasi, dan ruang serbaguna.
Pemulihan Infrastruktur Jadi Prioritas Tidak hanya rumah, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur kritis seperti jembatan, jalan antarwilayah, serta fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Mobilitas dan akses logistik dianggap penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Tantangan Pendataan dan Skala Kerusakan BNPB menegaskan bahwa angka 37.546 rumah merupakan data sementara yang masih diverifikasi di lapangan. Dengan medan yang berat dan wilayah sebaran yang luas, proses validasi kerusakan diperkirakan memakan waktu. Pemerintah daerah diminta mempercepat pelaporan agar distribusi bantuan pembangunan dapat dimulai secepatnya.
Pemulihan di tiga provinsi ini diproyeksikan menelan biaya sangat besar, sejalan dengan skala kerusakan yang mencakup hunian warga, jaringan transportasi, hingga fasilitas pendukung kehidupan masyarakat.