Mata peristiwa-net - JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyoroti pola distribusi bantuan logistik bencana yang dinilainya masih belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan nyata para korban. Megawati menegaskan bahwa bantuan bencana tidak cukup jika hanya berupa mi instan.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam kegiatan pembekalan dan seminar kebencanaan yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Megawati mengungkapkan pengalamannya saat meninjau gudang bantuan bencana yang isinya didominasi oleh mi instan.
“Saya pernah cek gudang bantuan, isinya mi semua. Lah, mi itu mau dimasak di mana? Airnya ada tidak, kompornya ada tidak? Kalau mi semua, bisa kembung perut orang,” ujar Megawati.
Megawati menilai, bantuan logistik yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan justru dapat menimbulkan persoalan baru bagi para korban bencana. Ia menekankan bahwa di banyak lokasi terdampak, air bersih, peralatan memasak, dan sumber energi justru menjadi kebutuhan utama yang sering kali terbatas.
Menurut Megawati, pendekatan bantuan bencana harus bersifat manusiawi, terencana, dan tepat guna, bukan sekadar mudah dibagikan. Ia mendorong agar para pemangku kebijakan dan relawan lebih mengutamakan penyediaan makanan siap santap yang bergizi dan aman dikonsumsi.
Sebagai solusi, Megawati menegaskan pentingnya pendirian dapur umum di lokasi bencana. Dapur umum dinilai lebih efektif karena mampu menyediakan makanan hangat bagi para penyintas tanpa membebani mereka dengan proses memasak di tengah keterbatasan.
Ia juga menegaskan bahwa dapur umum yang dikelola Baguna PDIP terbuka untuk seluruh korban bencana, tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun golongan. Prinsip kemanusiaan, kata Megawati, harus menjadi dasar utama dalam setiap penanganan bencana.
Pernyataan Megawati tersebut mendapat perhatian luas dari publik dan memicu diskusi mengenai kualitas bantuan bencana di Indonesia. Sejumlah pihak menilai kritik tersebut sebagai pengingat pentingnya evaluasi distribusi logistik, agar bantuan yang disalurkan benar-benar membantu pemulihan korban.