MataPeristiwa-Net — Aceh
Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda daerahnya terus memicu gelombang kritik. Kini, persoalan tersebut memasuki fase pemeriksaan resmi setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim inspektorat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dan etika jabatan.
Keberangkatan Mirwan pada 2 Desember 2025 terjadi ketika Aceh Selatan masih berada dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi, dengan ratusan warga masih mengungsi dan sejumlah wilayah terisolasi. Meski telah mengajukan izin perjalanan luar negeri, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan, mengingat kondisi daerah yang sedang darurat.
Penolakan itu tak menghentikan Mirwan. Ia tetap berangkat, dan tindakan tersebut memancing kemarahan publik hingga pejabat provinsi. Gubernur Aceh bahkan menyatakan kekesalannya secara terbuka dan menyerahkan sepenuhnya proses penindakan kepada Kemendagri.
Di Jakarta, Kemendagri bergerak cepat. Tim inspektorat diterjunkan untuk memeriksa prosedur izin yang dilalui Mirwan dan menilai pelanggaran etika yang dilakukan di tengah situasi bencana. Pemeriksaan ini dapat berujung pada berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga pencopotan jabatan, apabila pelanggaran terbukti.
Di sisi politik, Partai Gerindra lebih dulu mengambil langkah tegas. Mirwan resmi dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan, menyusul kritik keras dari internal partai yang menilai tindakannya mencoreng kepercayaan publik.
Sementara Pemkab Aceh Selatan berkilah bahwa kondisi telah “terkendali” sebelum keberangkatan, narasi tersebut tak mampu meredam reaksi masyarakat. Banyak warga merasa ditinggalkan di saat kritis, ketika kehadiran kepala daerah di lapangan sangat dibutuhkan untuk memimpin penanganan darurat.
Kini, sorotan publik tertuju pada keputusan Kemendagri. Hasil pemeriksaan akan menentukan apakah Mirwan MS sekadar menerima teguran atau harus menghadapi sanksi yang lebih berat. Di tengah bencana dan kontroversi ini, publik menuntut bukti bahwa pemimpin tidak boleh mengutamakan perjalanan pribadi di atas tanggung jawab terhadap rakyatnya.